Laporan tahunan

I. PENDAHULUAN

 

 

1.1. Latar Belakang

 

            Pembangunan adalah suatu proses perubahan berkelanjutan, berencana dan terarah menuju suatu keadaan yang lebih baik. Pembagunan suatu bangsa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan makmuran rakyat bedasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kebijakan pembangunan  di Indonesia ditetapkan berdasarkan tahapan lima dengan pembangunan Politik yang pengejawantahannya dalam bentuk  pemilihan umum secara langsung untuk memilih Anggota DPR (legeslatif), Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden beserta Wakil Preesiden.

            Di era reformasi, PEMILU secara secara langsung dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap I untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kemudian menyusun Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR). Tahap II  memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden pada Sidang Peripurna MPR. Presiden dan Wakil Presiden  terpilih, kemudian  menyusun kabinet dan menetapkan rencana Pembangunan, PROPENAS, RENSTRANAS dan program prioritas tahunan, sebagai penjabaran visi dan misi Presiden terpilih.

Tujuan Pembangunan Nasional  sebagaimana dijelaskan di atas pada prinsipnya untuk membentuk manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Artinya pembangunan tersebut diarahkan  untuk mewujudkan manusia Indonesia yang sejahtera lahir dan  batin, dalam suasana perikehidupan yang aman dan berkeadilan. Sejalan dengan hal di atas, selama    pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah menetapkan 8 (delapan) program prioritas pembangunan, yakni (1) penanggulangan kemiskinan; (2) peningkatan kesempatan kerja; (3) peningkatan investasi dan eksport; (4) revitalisasi pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan pedesaan; (5) peningkatan aksesibilitas pendidikan, (6) penegakan hukum dan hak asasi manusia; (7) penguatan pertahanan, stabilitas  politik dan keamanan dan (8) peningkatan pembangunan infrastruktur dan sarana.

 

 

Dari 8 (delapan) program prioritas tersebut, yakni penanggulangan kemiskinan; peningkatan kesempatan kerja; peningkatan investasi dan eksport;  revitalaisasi pertanian dalan arti luas dan pedesaan serta pembangunan infrastruktur tidak dapat terlepas dari sumber daya agraria. Ini berarti Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  mempunyai peranan penting dan strategis   dalam  pelaksanaan program dimaksud, terutama yang terkait dengan  penyediaan tanah untuk pembangunan dan penataan kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.

Disadari atau tidak pembangunan apapun bentuknya akan selalu bermuara pada problematika pertanahan, yakni  berapa luas, dimana letaknya dan jenis kemampunan  tanah yang  layak untuk meletakan pembangunan. Untuk dapat terlaksaksanya  pembangunan dimaksud tanah harus  tersedia tanah, baik dari aspek fisik maupun yuridis dan layak untuk wadah pembangunan.

            Pembangunan bidang Pertanahan dalam konteks pembangunan nasional merupakan bagian integral dari pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Di era reformasi ini pembangunan bidang pertanahan diarahkan untuk dapat  memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah bagi rakyat, sekaligus mendukung pembangunan nasional berkelanjutan melalui pembangunan jangka pendek (PJPe), pembengunan jangka menengah (PJM) dan pembangunan jangka panjang(PJPa) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan mengemban amanat yang terkandung dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

            Oleh karena itu langka pertama yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional republik Indonesia adalah mereposisi arah kebijakan dalam pengelolaan pertanahan melalui mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpilah-pilah. Artinya Badan Pertanahan Nasional yang mengemban 2(dua) tugas besar, yakni perumusan kebijakan yang sarat dengan unsur politis dan pelayanan publik harus melakukan pemisahan atas keduanya. Dalam  emplementasinya tugas tersebut di atas  dipilah lagi menjadi 3 (tiga), yakni :

 

 

 

  1. Tugas Pra Pelayanan
  2. Tugas Pelayanan dan
  3. Tugas Pasca Pelayanan

 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 4 Tahun 2006, mempunyai tugas pokok dan fungsi  melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional RI, di Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi  tersebut maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun Anggaran 2008.

 

1.2. Arah Kebijakan Umum

 

            Isu pokok pengelolaan bidang pertanahan adalah bagaimana sumber daya agrarian sebagai karunia Allah yang tersedianya terbatas ini,  dapat dipergunakanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat secara berkelanjutan, berkontribusi nyata bagi terciptanya kesejahteraan dan keadilan serta keharmonisan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan  hal  di atas, ada 4 (empat) problematika yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional dalam pengelolaan sumber daya agrarian (tanah),  yakni :

Pertama, tanah sebagai  bagian dari permukaan bumi,  tersedianya terbatas, baik dari aspek fisik maupun yuridis, tetapi  permintaan selalu meningkat. Dengan demikian kita dihadapkan pada kenyataan persediaan tanah yang terbatas (statis), untuk kepentingan (permitaan) yang selalu meningkat (dinamis) dan membawa konsekuensi logis, tanah akan menjadi rebutan banyak pihak, sehingga harga tanah akan selalu meningkat.

Kedua, manusia sebagai pihak yang memanfaatkan, sekaligus  pengelola tanah, jumlahnya dan kebutuhannya akan tanah selalu meningkat, sehingga membawa konsekuensi logis bahwa, konflik antar kepentingan dalam memanfaat tanah tidak dapat dihindarkan.

Ketiga, terjadinya polarisasi penguasaan. penggunaan dan pemilikan tanah. Pada satu sisi karena hukum waris dan peralihan hak akan mendorong terjadinya fragmentasi tanah      dan

 

 

  tuna kisma, sehingga kepemilikan tanah oleh sebagian besar msyarakat semakin sempit atau bahkan tidak memiliki tanah. Pada sisi lain,  terjadi pemusatan penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah oleh sekelompok orang yang ekonomi kuat melalui transaksi tanah, sebagai akibat lemahnya pengendalian di bidang pertanahan. Keadaan ini diperparah dengan kebijakan pertanahan  masa lalu yang tidak berpihak pada rakyat, melainkan  berpihak pada investor (pemodal besar), dengan alasan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor.

Keempat, lambatnya kinerja bidang pertanahan dalam melakukan penataan penguasaan dan pemilikan dan  pendaftaran tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia. 

            Oleh karena itu kebijakan pengelolaan bidang pertanahan yang harus dijalankan ke depan harus mampu :

  1. Mengakomudasikan tanah yang tersedianya terbatas (statis),  untuk keperluan yang tidak terbatas (dinamis) agar tidak timbul sengketa dan konflik;
  2. Mengatur dan menata kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah untuk berberbagai keperluan agar berkontribusi pada kemakmuran rakyat banyak;
  3. Mengendalikan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah agar memberikan kontribusi bagi keadilan dan pemerataan serta keharmonisan, sekaligus mencegah terjadinya  polarisasi penguasaan, pemilikan dan penggunnaan tanah.

            Sehubungan dengan hal tersebut di atas, segenap jajaran Badan Pertanahan Nasional harus siap dan mampu melaksanakan tugas dengan paradigma baru, untuk terwujudnya :

  1. Pertanahan harus mempunyai kontribusi nyata terhadap kemakmuran,  kesejahteraan rakyat dan  kehidupan bersama yang berkeadilan.
  2. Pertanahan harus dapat berkontribusi terhadap terciptanya kehidupan yang harmonis dalam keragaman dan menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar.
  3. Pertanahan mempunyai perspektif berkelanjutan terhadap sistem  kebangsaan, kemasyarakatan dan kerakyatan.

Untuk  itulah  telah dirumuskan 11 (sebelas) agenda prioritas akan dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional dengan segenap jajarannya, yakni :

 

 

 

  1. Membangunan kepercayaan kepada masyarakat.
  2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan perdaftaran tanah dan sertipikasi tanah secara menyeluruh diseluruh Indonesia.
  3. Memastikan penguatan hak rakyat atas tanah.
  4. Menyelesaikan masalah pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan konflik.
  5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia.
  6. Membangun sistem informasi dan menageman pertanahan nasional (SIMTANAS) dan sistem pengamanan dokumen.
  7. Menangani masalah KKN dan peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masayarakat.
  8. Membangun basis data penguasaan dan pemilikan tanah skala besar.
  9. Melaksanakan peraturan perundang-unangan secara konsisten.

10.  Menata kelembagaan Badan Pertanahan nasional.

11.  Mengembangkan dan memperbaharui politik, hokum dan kebijakan pertanahan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Rencana Kegiatan  Tahun 2008   

 

            Tahun Anggaran 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya melaksanakan kegiatan rutin, proyek dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan rutin diarahkan untuk mendukung  bekerjanya organisasi dan pelayanan. Untuk memberikan arah dalam pencapaian tujuan organisasi maka Rencana Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat,  Tahun Anggaran 2008  adalah sebagai berikut :

  1. Melakukan pembinaan pegawai melalui bimbingan, arahan, disiplin dan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing komponen guna meningkatkan kinerja pgawai.
  2. Menyempurnakan makanisme pelayanan melalui sistem loket dan pembenahan dokumen pertanahan.
  3. Melaksanakan survey, pengukuran dan pendataan bidang tanah, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, baik dalam penyusunan database.
  4. Melaksanakan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara cermat, cepat, transparan dan tepat waktu.
  5. Melaksanakan penyuluhan hukum pertanahan kepada masyarakat.
  6.  Menyelesaikan  masalah perkara, sengketa dan konflik pertanahan.
  7. Melaksanakan pelayanan pemberian sertipikat tanah melalui Program Operasi Nasional Pertanahan (PRONA).
  8. Melaksanakan Sertipikasi Massal Swadaya (SMS), Redistribusi dan Konsolidasi Tanah Pedesaan (Pertanian).
  9. Mengusulkan pengisian Jabatan Struktural (eselon IV dan V) yang kosong.

 

 

 

 

Untuk mewujudkan rencana di atas maka pada tahun anggaran 2008 disusun rencana kegiatan berdasarkan tersedianya dana dalam DIPA Tahun 2008 dan sumber dana lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan  sebagaimana tabel di bawah ini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.    Sistematika Pelaporan

 

Laporan Kinerja  Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat  Tahun Anggaran 2008 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

 

 

 

 

PENGANTAR

DAFTAR   ISI

DAFTAR  TABEL

 

 I. PENDAHULUAN

 

1.1.  Latar Belakang

1.2.   Arah Kebijakan Umum

1.3.  Dasar Hukum

1.4.  Rencana Kerja

1.5.  Sistematika Pelaporan

 

 II. GAMBARAN  UMUM  WILAYAH

 

       2.1. Letak Wilayah

       2.2. Administrasi

       2.3. Keadaan Fisik

       2.4. Keadaan Ekonomi, Sosial dan Budaya

 

III. ORGANISASI DAN TATA KERJA

 

       3.1. Organisasi

       3.2. Tata Kerja

 

 IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

 

       4.1. Ketatausahaan

       4.2. Survey Pengukuran dan Pemetaan

       4.3. Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

       4.4. Pengaturan dan Penataan Pertanahan

       4.5. Pengendalian dan Pemberdayaan

       4.6. Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan

       4.7. Pelaksanaan Tata Laksana Pertanahan

       4.8. Dampak Kegiatan

       4.9. Rencana Kerja Tahun 2009

       4.10. Hambatan dan Masalah

 

  V. PENUTUP

      5.1. Kesimpulan

       5.2. Saran

 

II. GAMBARAN UMUM WILAYAH

 

 

2.1. Letak Wilayah

 

            Kabupaten Kotawaringin Barata adalah satu dari 14 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini mempunyai ibu kota Pangkalan Bun, yang berada pada jarak  tempuh 460 km ke arah barat  Kota Palangka Raya (Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah).

            Dilihat dari aspek administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat, mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten  Lamandau;     

            Sebelah timur, berbatasan  dengan  Kabupaten Seruyan;   

            Sebelah barat , berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Sukamara;

            Sebelah Selatan, berbatasan dengan Laut Jawa.

 

            Penetapan batas wilayah yang rendah (rawa) berdasarkan garis maya, sedangkan di daerah gunung (perbukitan) berdasarkan puncak gunung (bukit), sehingga didasarkan pada arah aliran air yang dituju. Artinya, jika aliran air menuju ke Kabupaten lain yang berbatasan maka awal aliran air itulah sebagai batas antara kedua wilayah kabupaten yang dimaksud.

 

2.2. Administrasi

 

            Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai luas wilayah 1.075.000 hektar.  Secara administrasi terbagi menjadi 6 Kecamatan atau 80 desa dan 8 kelurahan. Nama wilayah kecamatan di Kabupaten Kotawaringin adalah Kecamatan Arut Selatan, Arut Utara, Kotawaringin Lama, Kumai, Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Kecamatan Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada adalah pemercahan dari Kecamatan Kumai.

 

 

 

 

2.3. Gambaran  Potensi Wilayah

 

       A. Luas Wilayah                            : 1.075.000 hektar

            Ketinggian                                : (0 – 400) meter dari atas permukaan laut.

            Fisiografi Wilayah                     : Datar sampai bergelombang

 

       B. Penggunaan Tanah       

            Pertanian (arti luas)                   : 350.754 hektar (33%)

            Hutan lebat                               : 592.134 hektar (55%)

            Belukar, semak dan                  : 106.528 hektar (9%)

            Alang-alang 

            Pemukiman                               :  25.584 hektar (3%)

 

       C. Jenis Tanah

           

            Podsolik Merah Kuning            : 252.890 hektar (23%)

            Lateritik                                    :   67.600 hektar (6%)

            Organosol gleihumus                 : 125.000 hektar (17%)

            Regosol                                    :   35.225 hektar (3%)

            Podsolik                                   : 263.000 hektar (24%)

            Latosol                                     : 165.000 hektar (15%)

            Alluvial                         : 135.000 hektar (12%)

 

      D. Jumlah Penduduk                       : 226.689 Jiwa (2007), dengan rincian :

            Laki-laki                                   : 111.737 Jiwa

            Perempuan                               : 114.952 Jiwa

            Kepadatan Penduduk Geografis            : 2 Jiwa/Km2

            Kepadatan Penduduk Agraris               : 2 Jiwa/Km2

 

 

 

 

 

 

 

III. ORGANISASI DAN TATA KERJA

 

 

3.1. Organisasi

 

            Badan Pertanahan Nasional pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006. Sejalan dengan perubahan tersebut, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1989 diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.  Kepala Kantor bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.

            Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor  4 Tahun 2006, dibandingkan dengan Keputusan Kapala Badan Pertanahan Nomor : 1 Tahun 1989, Struktur Organisasi pada Kantor Pertanahan mengalami perubahan, yakni ada penambahan komponen Pengendalian Pertanahan  dan Pemberdayaan Masyarakat dan komponen Sengketa,  Konflik dan Perkara Pertanahan. Kedua komponen di atas tugas pokok dan fungsinya adalah menganani permasalahan pasca pelayanan.   Kantor Pertanahan  di Provinsi Kalimantan Tengah yang  dibentuk berdasarkan peraturan tersebut,  tanggal 2 Agustus 2006 telah dilantik pejabat eselon IV dan V pada masing-masing Kantor Pertanahan.

            Penanganan tugas pokok dan fungsi setelah dibentuknya organisasi sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Thun 2006 memang belum sepenuhnya sempurna, karena faktor sumber pembiayaan, kelengkapan organisasi dan sumberdaya manusia (SDM).

Sesuai dengan Peraturan tersebut Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah :

 

 

 

  1. Sub Bagian Tata Usaha
  2. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan
  3. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
  4. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
  5. Seksi Pengendalian  dan Pemberdayaan dan
  6. Seksi Sengketa, Konflik  dan Perkara.

 

1. Subbagian Tata Usaha

 

          Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi  kepada seluruh satuan organisasi Kantor Pertanahan, menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program dan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi pengelolaan data dan informasi; penyusunan rencana, program, anggaran dan LAKIP; pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan dan anggaran,  tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana; penyiapan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program dan koordinasi pelayanan pertanahan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Subbagian Tata Usaha terdiri dari :

 

-         Urusan Perencanaan dan Keuangan

-         Urusan Umum dan Kepegawaian.    

 

2. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan

 

            Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan survey potensi tanah, pengukuran bidang tanah, pengukuran titik dasar teknis dan pemetaan pendaftaran tanah dan tematik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai fungsi penyiapkan rencana dan progam, pelaksanaan  pengukuran bidang tanah, pengukuran titik dasar teknis, pemetaan bidang tanah, pemetaan tematik dan survey potensi tanah.

Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari :

 

 

-         Subseksi Pengukuran dan Pemetaan

-     Subseksi Tematik dan Potensi Tanah.

 

3. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

 

            Seksi Hak tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penetapan dan pemberian hak, pendaftaran tanah dan pembinaan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak; penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga, tukar menukar, kegiatan perijinan, usulan penetapan HPL; penyiapan telaahan dan rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak; pengadministrasian tanah yang dikuasai Negara, daerah dan melakukan kerjasama dengan pemerintah dan atau badan hokum; pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak; pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan; penegasan dan pengakuan hak dan pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT.

Sejalan dengan hal  tersebut di atas, maka Seksi Hak Tanah dan pendaftaran Tanah terdiri dari :

 

-         Subseksi Penetapan Hak Atas Tanah

-         Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah

-         Subseksi Pendaftaran Hak dan

-         Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT.

 

4. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan

 

            Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya.

 

 

 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi pelaksanaan PGT, landreform, konsolidasi tanah, penataan wilayah (pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu), penetapan kriteria kesesuaian tanah, penerbitan ijin perubahan PT, penataan tanah perkotaan dan daerah bencana serta konflik; penyusunan RP3T, neraca PGT Kabupaten/Kota dan kawasan lain; pemeliharaan basis data PGT; pemantauan dan evaluasi pemeliharaan, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada  setiap kawasan/zoning, redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian TOL dan penertiban administrasi LR; usul penetapan/penegasan tanah menjadi OL; penyerahan TOL, penguasaan TOL, ijin peralihan hak tanah pertanian, ijin redistribusi tanah; penyiapan SK redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari OL; usul ganti rugi TOL dan penegasan tanah obyek konsolidasi, penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan dan pengumpulan, pengolahan  serta dokumentasi data LR.

Sejalan dengan hal  tersebut di atas, Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan terdiri dari :

 

-         Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu

-         Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah.

 

5. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan

 

            Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai fungsi peleksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar, tanah kritis dan pemberdayaan masyarakat; pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan program pertanahan maupun sektoral, pengelolaan (tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis); pengkordinasian dalam penyiapan rekomendasi, pembinaan,  peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan maupun sektoral dalam pengelolaan (tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis) ; penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan usulan serta usulan (rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi, pensinergian kebijakan   dan program pertanahan maupun sektoral) dalam pengelolaan (tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis);  inventarisasi potensi masyarakat marginal, asistensi dan pembentukan kelompok masyarakat, memfasilitasi dan peningkatan akses ke sumber produktif; peningkatan partisipasi masyarakat, LSM dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;  pemanfaatan tanah  (Negara, terlantar dan kritis) untuk pembangunan; pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah (Negara, terlantar dan kritis) dan pemberdayaan masyarakat dan penyiapan usulan pembatalan dan penghentian hubungan hukum atas tanah terlantar. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Seksi Pengendalian dan pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

 

-         Subseksi Pengendalian Pertanahan

-         Subseksi Pemberdayaan Masyarakat.

 

6. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

 

            Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara mempunyai fungsi  pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan; pengkajian masalah sengketa dan konflik pertanahan; penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik secara hokum dan non hokum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan alternative penyelesaiaan sengketa dan konflik pertanahan melalui mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan nrekomendasi pelaksanaan putusan lembaga peradilan dan usulan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah; pengkoodinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan dan pelaporan penanganan  dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan terdiri dari :

 

 

 

            – Subeksi Sengketa dan Konflik Peranahan

            – Subseksi Perkara Pertanahan   

 

3.2.  Tata Kerja

 

            Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, baik menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 maupun Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006, merupakan instansi vertical yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan. Untuk mendayagunakan seluruh komponen, baik terkait dengan penyelenggaraan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan pendekatan sistem (sistem approach).

            Pendekatan ini pada prinsipnya memadukan dan memfungsikan seluruh komponen secara simultan sebagai suatu mata rantai dari sistem pembangunan dan pelayanan, sehingga setiap mata rantai dalam sistem tersebut merupakan rangkaian yang tak terpisahkan satu sama lain (integral). Kekompakan dan bekerjanya mata rantai (subsistem) secara baik akan menghasilkan senergi yang kuat. Dengan pendekatan ini pentahapan kegiatan pada sertiap komponen dan keterkaitan antar komponen dapat diamati secara jelas, sehingga pemantauan dan evaluasi kerja sistem dapat dilakukan lebih mudah.

            Sebagai aplikasi dalam pendekatan ini, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam tugas pelayanan memnggunakan sistem loket. Secara keseluruhan untuk setiap pelayanan melalui 3 (tiga) loket, yakni :

            1. Loket I         : memberikan   pelayanan    informasi,   penerimaan permohonan dan 

                                      meneliti permohon, penyerahan hasil   (GS/SU,  SK. Hak,  Sertipikat  

  dan keterangan lainnya).

            2. Loket II        : memberikan pelayanan pembayaran pemasukan dan pelayanan.

3. Loket III      : memberikan  pelayanan  teknis  (pengukuran   bidang dan keliling,   

pengembalian  batas, ceking batas, pembebanan hak tanggungan dan  

roya, pendaftaran hak, penerbitan SK. Hak,  penerbitan aspek   Pengaturan  dan Penataan Pertanahan dan pelayananan lainnya)

 

 

 Tabel :  2 Mekanisme Pelayanan

 

 

NO.

 

LOKET

NOMOR

MATA

RANTAI

 

FUNGSI

 

TUGAS

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

III

 

1

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

INFOMASI DAN

TERIMA BERKAS

(TATA USAHA)

 

 

 

PENYERAHAN

PRODUK

PELAYANAN

(TATA USAHA)

 

BENDAHARA

PENERIMA

 

PENGUKURAN

 

 

HAK TANAH 

 

 

 

 

PENGATURAN DAN PENATAAN

 

 

 

 

 

HAK TANAH

DAN

PENDAFTARAN

HAK

 

- MEMBERI PENJELASAN

  (SYARAT DAN KELENGKAPAN

  BERKAS)

- MENERIMA  DAN CATAT

  BERKAS PERMOHONAN

 

- PANGGIL PEMOHON

- MENYERAHKAN GS/SU, SK HAK

  SERTIPIKAT TANAH, SERTIPI-

  KAT HAK TANGGUNGAN DLL

 

- MENERIMA SETORAN BIAYA

  PELAYANAN DAN PEMASUKAN

 

- MELAKUKAN PENGUKURAN,

- PENERBITAN GS/SU/SKPT

 

- PENGUMPULAN  DAN

  PENGOLAHAN DATA,

- SIDANG  PANITIA    A,

- MENYUSUN RISALAH

 

- PENGUMPULAN DAN PENGO-

  LAHAN DATA

- PENERBITAN ASPEK PGT DAN  

  PPT

- REDISTRIBUSI  DAN KONSOLI- 

  DASI  TANAH OBYEK  LR

 

- PENYIAPAN SK HAK

- PENERBITAN SK. HAK

- PEMBEBANAN HAK,

- PENDAFTARAN HAK

- PERALIHAN HAK DAN PPAT

- PEMBEBASAN TANAH

 

 

 

 

 

 

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL

 

 

4.1. Subbagian Tata Usaha

 

            Subbagian Tata Usaha, dengan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas terdiri dari Urusan Umum dan Kepegewaian dan Urusan Perencanaan dan keuangan. Urusan umum dan kepegawaian  melaksanakan kegiatan surat-menyurat (tata usaha), kepegawaian, rumah tangga dan penyediaan prasarana dan saranan (perlengkapan) kantor. Sedangkan Urusan Perencanaan dan keuangan   penyusunan program, anggaran, pemantauan dan koordinasi pelayanan dan penerimaan Negara dan pengeluaran biaya untuk lembaga ini.

            Adapun pelaksanaan dan hasil kegiatan Subbagian Tata Usaha adalah sebagai tersebut dsi bawah ini .

 

Tabel : 3 Surat-Menyurat Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat

                Tahun Anggaran 2008

 

 

NO

 

 

BULAN

 

SURAT MASUK

 

SURAT KELUAR

 

KETERANGAN

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

 

JANUARI

PEBRUARI

MARET APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBR

NOVEMBER

DESEMBER

 

75

108

109

122

148

163

77

52

41

37

39

20

 

38

87

123

69

69

131

115

76

44

47

42

29

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

JUMLAH

991

870

-

 

RATA-RATA

89

58

-

 

            Kondisi sumberdaya manusia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat menurut pendidikan, sebagaian besar berpendidikan SLA dan Sarjana/Sarjana Muda atau yang sederajad, yakni masing-masing 10 orang (33%), kemudian berturut-turut 5 orang pegawai orang pegawai (17%) berpendidikdn Deploma I, 3 orang pegawai (10%) berpendidikan SLP dan 2 orang (7%) berpendidikan S2.  

            Dilihat dari aspek pendidikan secara keseluruhan telah memadai, artinya pendidikan para pegawai telah memenuhi tuntutan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan sebagai ujung tombak pelayanan di bidang pertanahan. Namun demikian jumlah pegawai yang tersedia tidak cukup guna mendukung beban pekerjaan yang ada di Kantor Pertanhan Kabupaten Kotawaringin Barat.

            Dengan kinerja rata-rata pegawai 10produk pelayanan per pegawai/bulan maka hanya akan mampu menyelesaikan 4.800 produk pelayanan, sementara permohonan masyarakat untuk dilayani tidak kurang dari 6.500 produk pelayanan.   Apalagi jika kita mengingat target yang tertuang dalam DIPA Tahun 2008 yang jumlahnya sekitar 11.000 produk pelayanan di luar PRONA 1.000 sertipikat. Dengan demikian untuk dapat melayani masyarakat secara paripurna (tepat, pasti dan cepat) perlu kelengkapan sarana dan prasarana, sehingga mampu meningkatkan produktivitas (kinerja) pegawai dari 10 produk pelayanan/pegawai/bulan menjadi 20 produk pelayanan/pegawai/bulan. 

 

 

Tabel    : 6  Pegawai Kantor Pertanahan Menurut  Pangkat/Golongan Tahun 2008

 

 

No

 

 

PANGKAT/GOLONGAN

II

III

IV

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

1

 

 

4

5

6

7

8

9

11

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

   

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

v

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

   

5

2

4

-

1

8

6

3

-

1

-

-

            Kondisi pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dilihat dari   aspek kepangkatan, sebagian besar yakni 8 pegawai  (27%) mempunyai pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I (III/b), kemudian berturut-turut 6 pegawai (20%) mempunyai pangkat/golongan Penata III/c, 5 pegawai (17%) mempunyai pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a) 4 pegawai (13%) mempunyai pangkat/golongan Penata Muda (III/a) dan Penata Tingkat I (III/d), 3 pegawai (10%), mempunyai pangkat Pengatur (II/c), 2 pegawai (7%) mempunyai pangkat/golongan Pengatur (II/c), 1 pegawai (3,5%) mempunyai pangkat III/a  dan 1 (3,5%)pegawai mempunyai pangkat/golongan Pembina Tingkat I (IV/b). 

 

Tabel    :  7  Pegawai Kantor Pertanahan Menurut Kenaikan Pangkat Tahun  2008     

 

 

No.

 

NAMA

 

NIP

KENAIKAN PANGKAT

 

TMT

 

KET.

dari

Ke

 

1

2

3

4

5

 

 

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

 

 

Tabel    :  8 Pegawai Kantor Pertanahan Menurut Mutasi / Promosi Tahun  2008    

 

 

No.

 

NAMA

 

NIP

MUTASI/PROMOSI

 

TMT

 

KET.

Dari

Ke

 

1

2

3

4

5

6

7

   

 

Sri Haryani

Ethis

Sugeng Heryanto

Syahrial

Ahmad Rusmadi

Nurul Qomari

Vivin Ika

Prasetyana

 

010 125 537

010 164 157

750 003 926

010 106069

010 151 069

750.007 918

750 008524

 

 

 

Kantah Kobar

Sda

Sda

Sda

Sda

Sda

Sda

 

Kantah Lamandau

Sda

Sda

Sda

Sda

Sda

Kanwil BPN Jatim

 

27-03-2008

Sda

Sda

Sda

Sda

Sda

25-05-2008

 

MUTASI

MUTASI

MUTASI

MUTASI

MUTASI

MUTASI

MUTASI

 

 

 

 

 

 

            Pada awal tahun Anggaran 2008 pagu DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar  Rp.3.052.369.000,-. Namun dalam perjalanan waktu, untuk perjalanan dinas, pembelian barang modal dan PNBP ada saving sebesar Rp. 83.983.000,-. Untuk saving yang berasal dari PNBP karena tuntutan pelayanan pengukuran dan pemetaan terpaksa dilakukan Revisi DIPA.

 

Tabel : 11 Kegiatan Persertpikatan Tanah (PNBP) Tahun 2008

 

 

No.

 

Jenis Kegiatan

Target

Realisasi

Fisik

Keuangan

(Rp.10000

Fisik

%

Keuangan

(Rp.1000)

%

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

5.

 

Pengukuran Bidang

 

Pemeriksaan Tanah

 

Pendaftaran Pertama Kali

 

Pemeliharaan Data dan

Pendaftaran Tanah

 

Informasi Pertanahan

 

2.601

 

982

 

1.227

 

6.135

 

 

1.463

 

265.000

 

200.000

 

39.000

 

125.000

 

 

30.000

 

864

 

611

 

548

 

3.268

 

 

1.602

 

33

 

62

 

21

 

48

 

 

110

 

321.031

 

138.542,5

 

14.975

 

85.930

 

 

63.493

 

121

 

69

 

38

 

68

 

 

211

 

Jumlah

12.408

659.000

6.893

60

623.971,5

94

 

 

            Disamping itu uang pemasukan ke Kas Negara (423214) selama tahun 2008  tercatat sebesar Rp. 44.540.100,- (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu seratus   rupiah).

Sedangkan uang pemasukan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selama tahun  sebesar Rp. 1.500.450.000,- (satu milyar lima ratus  juta empat ratus lima puluh  ribu rupiah)

4.2. Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan

 

            Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari Subseksi Pengukuran dan Pemetaan dan Subseksi  Tematik dan Potensi Tanah. Pelaksanaan kegiatan dan hasilnya sebagaimana tersebut pada table berikut ini.

 

Tabel :   12    Pengukuran  Bidang Tanah

 

 

No.

 

BULAN

 

MASUK

SISA

BULAN

LALU

 

JUMLAH

 

SELESAI

 

%

SISA

BULAN

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

 

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

 

23

12

38

12

18

131

310

354

325

515

318

402

 

13

-

-

-

-

-

12

32

51

53

117

36

 

36

12

             38

12

18

131

322

386

376

568

435

438

 

36

12

38

12

18

119

292

331

323

451

399

412

 

 

100

100

100

100

100

91

91

86

86

95

92

94

 

-

-

-

-

-

12

32

51

53

117

36

26

 

 

 

JUMLAH

 

 

2.458

 

13

 

2.471

 

 

        2.445    

 

99

 

26

 

 

            Dari table di atas terlihat bahwa hasil pelaksanaan kegiatan  pengukuran bidang tanah sebanyak 2.443 bidang atanah (99) dari total permohonan pengukuran yang masuk sebesar 1.642 bidang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel :   13   Penerbitan Gambar Bidang Tanah /Surat Ukur Tahun 2008

 

 

No.

 

BULAN

 

MASUK

SISA

BULAN

LALU

 

JUMLAH

 

SELESAI

 

%

SISA

BULAN

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

 

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

 

23

12

38

12

18

131

310

354

325

515

318

402

 

15

-

-

-

-

-

4

26

14

38

42

30

 

38

12

             38

12

66

131

314

380

339

553

360

432

 

38

12

45

12

18

127

288

366

301

511

330

407

 

 

100

100

100

100

100

97

92

96

89

92

91

94

 

 

-

-

-

-

-

4

26

14

38

42

30

25

 

 

JUMLAH

 

 

2.458

 

15

 

2.473

 

 

        2.448   

 

99

 

25

 

 

            Dari table di atas terlihat bahwa hasil pelaksanaan kegiatan penerbitan surat ukur/gambar bidang tanah sebanyak 2.448 bidang (99%).

 

 

4.3. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

 

            Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Hak terdiri dari Sbseksi Penetapan Hak, Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah, Subseksi Pendaftaran Hak dan Subseksi Peralihan Pembebanan dan PPAT.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel :   14   Pemerikasaan Tanah (Panitia A) 2008

 

 

No.

 

BULAN

 

MASUK

SISA

BULAN

LALU

 

JUMLAH

 

SELESAI

 

%

SISA

BULAN

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

 

23

12

38

12

18

131

310

354

325

515

318

402

 

4

-

-

-

-

-

2

11

20

25

47

22

 

27

12

             38

12

18

131

312

365

345

540

365

422

 

27

12

38

12

18

129

301

345

320

493

343

401

 

 

100

100

100

100

100

98

97

94

93

91

94

95

 

 

-

-

-

-

-

2

11

20

25

47

22

21

 

 

JUMLAH

 

2.458

 

4

 

2.462

 

 

        2.441    

 

99

 

21

 

Dari table di atas terlihat bahwa hasil pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Tanah (Panitia A) sebanyak 2.441 bidang (99%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel :   15   Penerbitan Surat Keputasan Pemberian Hak 2008

 

 

No.

 

BULAN

 

MASUK

SISA

BULAN

LALU

 

JUMLAH

 

SELESAI

 

%

SISA

BULAN

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

 

23

12

38

12

18

31

10

54

30

25

28

277

 

4

-

-

-

-

-

2

-

9

7

1

2

 

27

12

             38

12

18

31

12

54

39

32

29

279

 

27

12

38

12

18

           29

12

45

32

31

27

258

 

 

100

100

100

100

100

94

100

84

82

97

94

92

 

 

-

-

-

-

-

2

-

9

7

1

2

21

 

 

JUMLAH

 

558

 

4

 

562

 

 

        541   

 

96

 

21

 

            Dari tabel tersebut terlihat bahwa penerbitan SK Hak sebanyak 541 SK (97%). Sementara itu pantia pemeriksa tanah (panitia A) sebagaimana pada tabel 14 di atas berhasil menyelesaikan pemeriksaan sebanyak 2.439 bidang. Artinya tidak setiap bidang tanah diterbitkan 1 (satu) sertipikat. Karena dimungkinkan untuk pemberian hak secara masal (kolektif), sepanjang tanah yang dimohon berada dalam satu wilayah desa dapat diterbitkan 1 (satu) SK Hak, sehinga jumlah bidang yang diselesaikan Sknya sebanyak 2.439 bidang, sedangkan Sknya 541 SK Hak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  :    16 Pendaftaran Tanah Pertama Kali Tahun 2008

 

 

No.

 

BULAN

 

MASUK

SISA

BULAN

LALU

 

JUMLAH

 

SELESAI

 

%

SISA

BULAN

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

 

  1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

 

23

12

38

12

18

131

310

354

325

515

318

402

 

323

101

21

12

-

-

32

29

22

26

79

42

 

346

113

        59

24

18

131

342

383

347

541

397

444

 

245

92

47

24

18

99

313

361

319

465

355

421

 

71

81

80

100

100

76

92

94

92

85

89

95

 

 

101

21

12

-

-

32

29

22

26

79

42

23

 

 

JUMLAH

 

2.458

 

323

 

2.781

 

 

2.758            

 

99

 

-

 

 

            Dari table di atas terlihat bahwa hasil pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah/ pendaftaran tanah sebanyak 2.758 bidang (99%) dari 2.782 bidang. Pendaftaran hak atas tanah dari proyek, meliputi Proyek PHDT 2008 sebanyak 927 bidang dan Prona tahun 2008 sebanyak 1.000 bidang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  :    17  Penerbitan Sertipikat  Tanah Tahun 2008

 

 

No.

 

BULAN

 

MASUK

SISA

BULAN

LALU

 

JUMLAH

 

SELESAI

 

%

SISA

BULAN

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

 

  1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

 

99

253

95

45

56

191

488

367

425

530

340

420

 

323

101

25

22

-

-

32

29

22

26

79

42

 

422

354

        120

67

56

191

520

396

447

556

419

462

 

321

329

98

67

56

159

491

374

421

477

377

439

 

76

92

82

100

100

83

94

94

94

85

90

95

 

 

101

25

22

-

-

32

29

22

26

79

42

23

 

 

JUMLAH

 

3.309

 

323

 

3.632

 

 

3.609            

 

99

 

23

 

 

            Dari table di atas terlihat bahwa hasil pelaksanaan penerbitan setipikat tanah sebanyak 3.604 bidang (99%) dari 2.627 bidang. Penerbitan sertipikat di atas meliputi 2.458 pendaftaran pertama, 800 bidang pemecahan, 40 bidang penggabungan, 6 bidang perubahan hak/peningkatan hak dan  5 bidang tanah wakaf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel   :    18   Peralihan Hak Atas Tanah Tahun 2008

 

 

No.

 

BULAN

 

MASUK

SISA

BULAN

LALU

 

JUMLAH

 

SELESAI

 

%

SISA

BULAN

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

 

136

102

288

120

108

208

138

114

130

40

129

112

 

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

136

102

288

120

108

208

138

114

130

40

129

112

 

136

102

288

120

108

208

138

114

130

40

129

97

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

87

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

 

 

JUMLAH

 

1.618

 

9

 

1.627

 

1.612

 

99

 

15

 

 

            Dari table di atas terlihat bahwa hasil pelakasanaan pelayanan peralihan hak sebanyak 1.612 sertipikat/bidang (99%) dari total permohonan peralihan hak yang masuk. Peralihan hak meliputi jual beli sebanyak 1.438 bidang dan hibah/waris sebanyak 165 bidang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  :    19 Pembebanan Hak Atas Tanah  (SHT)Tahun 2008

 

 

No.

 

BULAN

 

MASUK

SISA

BULAN

LALU

 

JUMLAH

 

SELESAI

 

%

SISA

BULAN

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

 

23

53

79

46

22

60

132

94

32

123

59

126

 

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

30

53

79

46

22

60

132

94

32

123

59

126

 

30

53

79

46

22

60

132

94

32

123

59

112

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

89

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

 

 

 

JUMLAH

 

 

849

 

 

7

 

856

 

 

842

 

 

98

 

14

 

 

            Dari table di atas terlihat bahwa hasil pelaksanaan pembebanan hak atas tanah adalah sebanyak 842 pembebanan (98%) dari total permohonan yang masuk sebanyak 849 dan 7 tunggakan tahun 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel   :    20    Penghapusan Pembebanan Hak Tanggungan (Roya) Tahun 2008

 

 

No.

 

BULAN

 

MASUK

SISA

BULAN

LALU

 

JUMLAH

 

SELESAI

 

%

SISA

BULAN

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

 

133

69

42

54

16

35

20

19

41

55

57

51

 

 

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

135

69

42

54

16

35

20

19

41

55

57

51

 

 

135

69

42

54

16

35

20

19

41

55

57

40

 

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

97

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

 

 

 

JUMLAH

 

582

 

 

 

2

 

584

 

 

 

573

 

 

 

98

 

11

 

 

            Dari table di atas terlihat bahwa hasil pelaksanaan pelayanan penghapusan hak tanggungan/roya sebanyak  573 pembebanan (98%) dari yang masuk sebanyak 582 roya dan tunggakan tahun 2007 sebanyak 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Seksi Pengaturan Dan Penataan Pertanahan

 

            Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan terdiri dari Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu dan Subseksi Land Reform dan Konsolidasi Tanah. Hasil pelaksanaan kegiatan  selama tahun 2008seegaiamana table berikut ini.

 

Tabel    :    21  Penerbitan Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan

 

 

No.

 

BULAN

 

MASUK

SISA

BULAN

LALU

 

JUMLAH

 

SELESAI

 

%

SISA

BULAN

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

 

  1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

 

 

23

12

38

12

18

31

10

54

30

25

28

277

 

4

-

-

-

-

-

2

-

9

7

1

2

 

27

12

             38

12

18

31

12

54

39

32

29

279

 

27

12

38

12

18

           29

12

45

32

31

27

258

 

 

100

100

100

100

100

100

99

99

99

99

97

100

 

-

-

-

-

-

2

-

9

7

1

2

21

 

 

JUMLAH

 

 

558

 

4

 

562

 

 

        541   

 

96

 

21

 

            Dari table di atas terlihat bahwa hasil pelaksanaan pelayanan aspek pengaturan dan penataan pertanahan sebanyak 541 bidang tanah (96%) dari total permohonan masuk sebanyak 562 bidang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan

 

            Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan terdiri atas Subseksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2008,   pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat monitoring Hak Guna Usaha   pada  PT. Bumilanggeng  Perdanatrada seluas  8.941,12  hektar, dengan rincian  sbb  :

            1. Ditanami                                           :    7353  ( 82,25 % )

            2. Pembukaan Tanah                            :    1.168 ( 13,06 % )

            3. Pembibitan                                       :     420,12 Ha

            4. Pembuatan Jalan dan lain-2   :   15 hektar (0,1%), sehingga areal yang  dimanfaatkan   seluas  8941,12 hektar (100 % )..

Subseksi pemberdayaan melakukan pembinaan dan melalukan pembentukan POKMASDATIBNAH sebanyak 12 kelompok masyarakat yang mensertipikatkan tanah melalui PRONA tahun 2008.

 

4.6. Seksi Sengketa Konflik dan Perkara

 

            Seksi Sengketa Konflik dan Perkara dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan peningkatan dari Subseksi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kabupaten/Kota. Seksi ini terdiri dari Subseksi Sengketa dan Konflik dan Subseksi Perkara Pertanahan. Hasil pelaksanaan kegiatan dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi seksi ini sebagaimana tersebut pada table di bawah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel     :    22  Penanganan Perkara Pertanahan Tahun 2008

 

 

NO

TIPOLOGI

MASALAH

LOKASI

PIHAK YG

BERPERKARA

 

PENYELISAIAN

Kecamatan

Desa

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Penguasaan dan

Pemilikan tanah

Seluas 50,3 hektar

 

 

 

 

Perkara No.12/Pdt.G/ 2008./PN.P.Bun

Tumpang Tindih Setifikat

 

 

 

 

Perkara No. 18 /Pdt.G/2008/PN.P.Bun

 

 

 

 

 

 

Kec.amatan Pangkalant Lada

 

 

 

 

Kec.Arut Selatan

 

 

 

 

 

 

Kecamatan Kumai

 

Pangkalan Durin

 

 

 

 

 

Kelurahan Baru

 

 

 

 

 

 

Kelurahan Kumai Hulu

 

PT. Surya Sawit Se-

Jati dgn PT. Panca

Pratama serta Warga

Trans Sungai rangit

Jaya SP4

 

 

Muhammad Suhari, Supar dam Masyadin

 

 

 

 

 

Siswandi dengan Norjanah Binti Mustapa Alias Opo

 

 

 

Dalam proses pena-

nganan melalui Sidik Pidana oleh Kanwil BPN Prov Kalteng.

 

 

 

Sidang masih berjalan sampai tahap pemerikasaan saksi tergugat

 

 

 

 

Sudah diputuskan Oleh Majelis Hakim

Dengan Putusan bahwa Siswandi sebagai pemilik hak atas tanah yang syah pada tanggal 5 Februari 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Kegiatan Tata Laksana Pertanahan

 

            Kegiatan Tata Laksana Pertanahan merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pada awalnya kegiatan ini disebut Proyek Operasi Nasional Pertanahan (PRONA), merupakan kegiatan sertipikasi tanah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah yang mempunyai tanah, namun tidak mampu mensertipikatkan, sekaligus percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Tahun Anggaran 2007 Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan teredianya dana APBN memperoleh program Tata Laksana Pertanahan Ssebanyak 1.000 bidang dengan dana     Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh  juta rupiah). Hasil  pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel  :    23 Pelaksanaan Kegiatan Tata Laksana Pertanahan Tahun Anggaran 2008

 

 

NO

 

BULAN

TARGET

FISIK

(PERSIL)

PAGU DA-

LAM DIPA

(Rp. 1000)

R E A L I S A S I

FISIK

(PERSIL

%

KEUANGAN

(Rp.1000)

%

1

2

3

4

5

6

7

8

 

  1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

 

 

-

-

-

-

1.000

1.000

800

650

443

300

134

-

 

-

-

-

-

290.000

290.000

250.000

188.850

127.600

87.000

37.700

15.000

 

 

 

-

-

-

-

-

200

350

557

700

866

1.000

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

20

35

56

70

87

100-

 

-

-

-

-

-

40.000

101.150

162.400

203.000

252.3000

275.000

290.000

 

-

-

-

-

-

14

35

56

70

87

95

100

 

 

 

 

 

 

            Dari table di atas terlihat bahwa hasil pelaksanaan kegiatan Tata Laksana Pertanahan realisasi fisik sebanyak 1.000 persil (bidang)  tanah (100%) dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 290.000.000,-

 

 

 

4.8. Program Kerja  Tahun 2009

 

            Tahun 2008 adalah era baru Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat Nomor : IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Disebut era baru karena untuk melaksanakan amanat tersebut Badan Pertanahan Nasional melakukan reformasi dan reposisi.

 

Reformasi terkait dengan perubahan  dan sekaligus meningkatkan kelembagaan pertanahan. Reposisi terkait dengan perubahan kedudukan lembaga pertanahan yang semula dibawah koordinasi Menteri Dalam Negeri, saat ini langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, sehingga terdapat peningkatan kewenangan dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya agraria.

              

            Sejalan dengan telah diterbitkannya DIPA Tahun Anggaran 2009 dan kesiapan perangkat lunaknya maka rencana kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

 

  1. Melakukan pembinaan pegawai melalui bimbingan, arahan, disiplin dan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing komponen guna meningkatkan kinerja pgawai.
  2. Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai, baik secara reguler maupun pilihan bagi pegawai yang memenuhi syarat dan atas prestasi kerjanya yang luar biasa.
  3. Menyempurnakan makanisme pelayanan melalui sistem loket dan pembenahan dokumen pertanahan.
  4. Melaksanakan survey, pengukuran dan pendataan bidang tanah, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah.
  5. Melaksanakan penyuluhan hokum pertanahan kepada masyarakat.
  6.  Menyelesaikan masalah perkara, sengketa dan konflik pertanahan.
  7. Melaksanakan PRONA dan PROPDA
  8. Melaksanakan Inventarisasi dan Penertiban HGU
  9. Mengusulkan pengisian jabatan yang kosong ke Kepala Badan Pertanahan Nasional RI melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provins.

 

Untuk mewujudkan rencana di atas maka pada tahun anggaran 2009 disusun rencana kegiatan berdasarkan tersedianya dana dalam DIPA Tahun 2009

 

            Rencana kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat secara lengkap diuraikan pada Suplement tersendiri (terlampir).

 

 

 

4.9. Dampak Pelaksanaan Kegiatan

 

            Dampak pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang pertanahan ini antara lain :

 

  1. Masyarakat semakin mengenal binatang apa sertipikat tanah itu.
  2. Masyarakat semakin menyadari pentingnya sertipikat tanah, baik dalam konteknya dengan perolehan kepastian dan perlindungan hukum maupun dalam rangka membangunan usaha yang memerlukan modal kerja.
  3. Semakin tertibnya administrasi dan hukum pertanmahan serta optimalnya penggunaan tanah.
  4. Semakin terstrukturnya  penanganan sengketa, perkara dan konflik pertanahan.

 

4.10. Hambatan dan Masalah

 

            Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima dimaksudkan sebagai pelayanan yang tepat waktu, mudah, murah dan terjangkau oleh masyarakat. Namun dalam memberikan pelayanan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, diantaranya :

 

 

 

 

 

  1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mensertipikatkan tanahnya.
  2. Sertipikat belum menjadi jaminan hak atas dan mereka berpendapat, sepanjang para pihak yang berbatas telah mengakui keberadaan pemilikan tanahnya tetap aman, meskipun tanpa disertipikatkan (asas contradiktur delemenatif).
  3. Lemahnya kemampuan masyarakat, baik dari aspek hukum pertanahan maupun aspek ekonomi.
  4. Masih mahalnya biaya sertipikasi tanah dan adanya berbagai bea yang menjadi kewajiban pemohon, seperti uang pemasukan, PPh dan BPHTB.
  5. Masyarakat maunya tahu beres, artinya permohonan sertipikatnya tidak ditangani sendiri, tetapi dengan bantuan pihak lain.
  6. Lamanya pengembalian berkas pertelaan untuk ditandatangani para pihak yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang dimohonkan sertipikat.

 

Disamping hambatan di atas dalam rangka mewujudkan pelayanan prima juga menghadapi beberapa masalah, diantaranya :

 

  1. Terbatasnya peta kerja Peta Pendaftaran Tanah) dan minimnya dana untuk pengadaan peta kerja tersebut.
  2. Kurang  profesionalnya petugas dan kemampuan untuk memanfaatkan  teknologi pemetaan yang tesedia.
  3. Terbatasnya (kuantitas) Sumberdaya Manusia (Tenaga Teknis dan Administrasi) pada Jajaran Kantor Pertanahan, sebagai akibat adanya pemekaran wilayah yang berujung pada keharusan mutasi pegawai.
  4. Terbatasnya prasarana dan sarana pelayanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP

 

 

5.1  Kesimpulan

 

            Dari uraian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

 

  1. Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai luas wilayah 1.075.000 hektar, terbagi dalam 6 Kecamatan, 80 desa dan 8 kelurahan. Jumlah penduduk  226.689 jiwa, dengan kepadatan penduduk secara geografis sebesar 2 jiwa per kilo meter persegi.
  2. Dari dana DIPA tahun 2008 sebesar Rp. 3.052.369.000,- dan setelah dilakukan pengurangan untuk saving pemerintah sebesar Rp. 83.983.000,- atau anggaran sebesar  Rp. 2.968.386.000,-  dapat dibelanjakan sebesar Rp. 2.726.098.463,- (92%). Untuk PNBP realisasi fisik sebesar 60%, sedangkan keuangannya 94%. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan UMR yang signifikan, sehingga harga satuan yang berlaku diatas harga satuan yang telah ditetapkan dalam DIPA.

 

  1. Di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan luas wilayah sebagaimana tersebut di atas  diperkiraan terdapat 300.000 bidang tanah yang sudah dikuasai masyarakat. Pada tahun 2008 ini melalui berbagai kegiatan telah dapat diterbitkan sertipikat tanah sebanyak 3.609 bidang tanah. Semenjak dibentuknya Kantor Pertanahan Kabupaten (d/h Sub Direktorat Agraria Kabupaten) sampai dengan tahun 2007 ini telah diterbitkan sertipikat sebanyak 88.528 bidang  (34%), sehingga penerbitan sertipikat tanah sampai dengan tahun 2008 sebanyak 92.137 bidang (30%).

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Saran dan Harapan

 

 

  1. Badan Pertanahan Nasional dalam era reformasi ini harus memobilisir kekuatan, baik sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk melakukan pensertipikatan (pendaftaran) tanah melalui pemetaan Desa Lengkap sebagaimana diamatkan Pasal 19 UUPA dan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Kegiatan proyek yang sifatnya tambal sulam tidak akan dapat menyelesaikan masalah pertanahan atau justru membuat masalah baru, karena hanya untuk mencapai tujuan sesaat tanpa didukung  sistem administrasi pertanahan yang handal.
  2. Badan Pertanahan Nasional kiranya perlu segera melakukan peningkatan sumberdaya manusia, baik dari aspek kuantitas (jumlah) maupun bidang  keahlian  aparatur sekaligus memanfaatan teknologi pemetaan. Pada satu sisi  agar aparat pertanahan tidak  gagap teknologi sebagaimana yang kita rasakan selama ini, yang berakibat tidak kreatif dan responsifnya aparatur dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Pada sisi lain agar dicapai asas efektif dan efisien, dalam arti setiap kegiatan secara teknis dapat dilakanakan secara cepat dan akurat dan secara ekonomis dapat dihemat tenaga, waktu dan biaya (dana).
  3. Badan Pertanahan Nasional perlu kiranya melengkapi  prasarana dan sarana yang memadai yang berbasis tehnologi pemetaan yang canggih dalam rangka penyiapan data base maupun pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan dapat cepat, cermat, akurat dan murah atau terjangkau oleh masyarakat secara keseluruhan.   

 

 

 

 

 

 

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: